Connect with us

FINANSIAL

Anggota DPR Singgung Menkeu Sri, soal Debat Utang

Published

on

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati

Suarasenayan.com, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Elviana menyinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani soal tantangan berdebat mengenai utang dari mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli.

“Bu, kenapa tidak berani debat dengan Pak Rizal?” kata Elviana dalam rapat kerja dengan Kemenkeu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin.

“Kan saya debatnya sama Komisi XI dalam hal ini. Saya Menteri Keuangan, saya bukan tukang debat, jadi saya mengelola fiskal,” jawab Sri Mulyani.

Sebelum menyinggung soal debat, Elviana sempat bercerita kalau dirinya berada dalam satu grup WhatsApp dengan Rizal Ramli.

Dalam grup tersebut, ia mengaku mendapatkan masukan-masukan mengenai isu perekonomian terkini.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengungkapkan sejumlah isu yang dibahas di grup aplikasi pesan instans itu, di antaranya menyangkut pelemahan rupiah dan masalah utang.

“Apakah APBN bisa berjalan bila pemerintah tidak menarik utang baru dalam dua atau tiga bulan saja? Jadi, saya hanya menyampaikan bahwa kami mendapat masukan juga di luar forum-forum seperti ini. Di satu sisi, yang mereka sampaikan ada benarnya juga,” kata Elviana.

Menanggapi pertanyaan itu, Sri Mulyani menjawab bahwa APBN pada kenyataan masih bisa dijalankan. Ia juga menjelaskan bahwa dalam APBN 2018 telah disetujui dengan defisit 2,19 persen terhadap PDB atau sekitar Rp325,9 triliun.

“Kalau harga minyak naik dan kursnya melemah, penerimaan pajak kita naik karena pajak migas dan PNBP meningkat, makanya kalau hanya murni dari situ, sebetulnya APBN kita defisitnya bisa lebih kecil. Karena subsidi harus ditambah, maka ada pengeluaran tambahan. Tapi secara total postur, kita akan tetap di maksimum (defisit) 2,19 persen,” kata Sri Mulyani.

Menkeu juga menegaskan bahwa semua penjelasan yang ia berikan selalu mengacu kepada Undang-Undang yang merupakan informasi publik.

“Kami ingin ekonomi kita tetap aman, terjaga, relatif dalam hal ini walaupun ada goyangan tapi tetap terjaga, berkelanjutan dan tetap bisa menciptakan `progress` perbaikan,” ujar Sri Mulyani. (sip)


Suara Senayan menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redsuarasenayan@gmail.com, dan redaksi@suarasenayan.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FINANSIAL

DPR Minta Unicorn Jaga Investasi dan Stabilitas Rupiah

Published

on

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Yudha dan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan Eva Kusuma Sundari (Foto : Dimas)

Suarasenayan.com, Jakarta – Didukung populasi yang besar dan jumlah pengguna internet yang terus meningkat, Indonesia perlahan-lahan bergerak menuju ekosistem ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebut 143,26 juta orang Indonesia menggunakan internet pada akhir 2017.

Jelas jumlah ini merupakan pasar yang sangat menggiurkan bagi perusahaan rintisan yang bermimpi untuk menjadi unicorn. Saat ini terdapat empat unicorn, yakni GoJek, Tokopedia, Traveloka dan Bukalapak.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Yudha meminta, khususnya GoJek tidak melakukan ekspansi ke Vietnam, ditengah pasar ekonomi domestik melemah.

Harusnya, GoJek meningkatkan elektabilitas penguasaan pasar dalam negeri seperti negara China.

“Pasar dalam negeri masih luas. Pemain didorong untuk menjadi penguasa dalam negeri. Baru kuasai pasar luar negeri. Belajar dari China yang punya keunggulan komparatif dan kompetitif dengan teknologi yang dimiliki,” kata Satya di Jakarta, Rabu (12/9/2018)

“Ekspansi ke Vietnam yang nikmati nanti justru mereka terutama dari sisi value chain,” tambahnya.

Di sisi lain, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan Eva Kusuma Sundari menilai, kehadiran Unicorn ini membantu pemerintah yang sedang berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan inovasi di Tanah Air.

Namun, para unicorn ini seharusnya mampu lebih memahami peran mereka dalam pergerakan ekonomi Indonesia, disaat rupiah tengah melemah.

“Indonesia perlu tingkatkan index kompetisi agar para unicorn tetap stay menggarap pasar dalam negeri, karena potensi kita sangat besar,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mendesak Pemerintah membuat aturan yang jelas soal kinerja para unicorn.

Dia pun menilai, pemerintah kurang antisipasi terhadap perubahan lingkungan bisnis yang bergerak ke arah digital.

“Regulasi tidak ada. Yang sekarang hanya bersifat parsial. Contoh ride sharing hanya diatur PP Menhub. Padahal bisnis unicorn seperti GoJek berkembang luas menjadi 10 bidang,” jelasnya.

“Perlu peta jalan dan blueprint yang jelas. Polemik dapat diakhiri kalau regulator memiliki aturan. Ekonomi digital adalah keniscayaan. Tinggal aturan yang jelas untuk meminimalkan ekses. Kita harus maksimalkan manfaatnya,” pungkasnya. (dms)


Suara Senayan menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redsuarasenayan@gmail.com, dan redaksi@suarasenayan.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

Misbakhun : RUU KP Tidak Kurangi Peran Negara

Published

on

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun.

Suarasenayan.com, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menilai RUU tentang Konsultan Pajak (RUU KP) jika kelak disahkan menjadi undang-undang tidak akan mengurangi peran negara di sektor perpajakan.

“Kelak, adanya UU KP (Konsultan Pajak) justru menghadirkan menghadirkan peran negara dengan memberdayakan profesi konsultan pajak,” kata Misbakhun, di Jakarta, Selasa (11/9/2018).

Menurut dia, DPR saat ini masih terus mencari masukan dari berbagai pihak dalam penyusunan RUU KP agar dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terkait dengan pajak. Selama ini, kata Misbakhun, peran negara dalam penentuan pajak sangat mendominasi dan peran tersebut dapat digelegasikan kepada profesi konsultan pajak, yang tentunya terikat dengan aturan perundangan.

Sebelumnya, ketika menjadi pembicara pada seminar “Membangun Profesi Konsultan Pajak dalam Perspektif Kepentingan Nasional” di Universitas Indonesia, Depok, Senin (10/9), Misbakhun mengatakan, RUU KP ini setelah nantinya menjadi UU akan mengatur peran dan profesi konsultan pajak sekaligus peran negara.

“Heavy cara menghitung peredaran usaha dengan cara yang berbeda, diartikan berbeda oleh banyak orang. Seolah-olah negara ingin menetapkan peredaran usaha sesuai keinginan pemeriksa. RUU KP ini tidak akan membahas hal-hal teknis perpajakan, tapi soal profesi,” katanya.

Merujuk pada RUU KP, menurut Misbakhun, maka peran konsultan pajak akan diperluas, misalnya konsultan pajak bisa mewakili dan mendampingi wajib pajak untuk mengajukan permohonan keberatan, menjalani pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, hingga penyidikan tindak pidana bidang perpajakan. “RUU KP itu juga akan menjadi payung hukum bagi konsultan pajak, tujuannya untuk meningkatkan kualitas konsultan pajak,” katanya.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ini menegaskan, melalui RUU KP ini konsultan pajak tidak bisa serta-merta diseret ke polisi maupun digugat ke pengadilan lantaran pekerjaannya yang dinilai tidak benar. “Akan dibentuk Badan yang bertugas menilai kesalahan si konsultan pajak untuk menakar kadar kesalahannya,” tuturnya.

Politisi Partai Golkar ini juga menegaskan, bahwa perlindungan hukum bukan alasan bagi para konsultan pajak bisa bekerja sembarangan. “Konsultan pajak yang tidak mematuhi kode etik tetap dapat dibawa ke pengadilan, setelah ada keputusan dari badan kode etik konsultan pajak,” inisiatur RUU KP ini.

Karena itu, Misbakhun terus menyerap aspirasi dari berbagai pihak, termsuk dari kalangan akademisi, dan mengakomodasinya dalam RUU Konsultan Pajak, guna menghasilkan RUU yang berkualitas. (riz)


Suara Senayan menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redsuarasenayan@gmail.com, dan redaksi@suarasenayan.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending