Connect with us

HUKUM

MA Perlu Banyak Hakim untuk Selesaikan Perkara

Published

on

Anggota Komisi III DPR RI Mulyadi.

Suarasenayan.com, Jakarta – Mahkamah Agung (MA) masih memerlukan banyak hakim agung untuk ditempatkan di kamar-kamar perkara guna percepatan penyelesaian perkara yang menumpuk di lembaga peradilan tertinggi itu, kata anggota Komisi III DPR RI Mulyadi.

Ia mengemukakan hal itu di sela-sela uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung Abdul Manaf dan Pri Pambudi Teguh, untuk ditempatkan di Kamar Agama dan Kamar Perdata di MA, di Komisi III DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa

“Komisi III menerima usulan dua nama calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial ke DPR RI, sehingga melakukan uji keyakan dan kepatutan terhadap dua calon tersebut,” katanya.

Oleh karena calonnya hanya dua dan untuk ditempatkan di dua kamar, menurut dia, maka pilihannya adalah menerima atau tidak menerima.

Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan bahwa MA sebenarnya masih membutuhkan banyak hakim agung untuk ditempatkan di sejumlah kamar perkara untuk percepatan penyelesaian berbagai perkara yang menumpuk di MA.

“Karena hanya dua nama calon yang diusulkan, maka kami selenggarakan uji kelayakan dan kepatutan,” katanya.

Mulyadi menyatakan, DPR RI tidak bisa meminta usulan calon hakim agung karena prosesnya ada pada Komisi Yudisial.

“DPR cuma mengimbau, agar Komisi Yudisial dapat melakukan seleksi calon hakim agung lagi,” katanya.

Sebelumnya, Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi mengatakan pihaknya mengirimkan dua nama calon hakim agung ke DPR RI, yakni Abdul Manaf dan Pri Pambudi Teguh, setelah dinilai keduanya layak untuk diusulkan.

“Kedua nama tersebut dinyatakan lulus secara musyawarah mufakat pada penetapan kelulusan dalam rapat pleno KY,” katanya.

Kedua calon yang diajukan KY, diungkapkannya, memang tidak memenuhi kebutuhan yang diminta MA, yaitu sebanyak delapan jabatan hakim agung, yakni seorang di kamar agama, tiga orang di kamar perdata, seorang di kamar pidana, dua orang di kamar militer dan seorang di kamar tata usaha negara (TUN) yang memiliki keahlian hukum perpajakan.

Khusus di kamar TUN, ia menambahkan, tidak ada calon yang lulus seleksi kualitas sehingga tidak dapat melanjutkan ke seleksi selanjutnya, kemudian di kamar pidana dari dua orang calon yang menjalani wawancara terbuka, KY menyatakan keduanya tidak memenuhi syarat diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. (riz)


Suara Senayan menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redsuarasenayan@gmail.com, dan redaksi@suarasenayan.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BANTEN

Anggota DPR Prihatinkan Banyaknya Anak Korban Trafficking

Published

on

Anggota Komisi VIII DPR RI H Abdul Halim (depan tengah) pada seminar "Perlindungan Anak dan Perdagangan Manusia" di Rangkasbitung

Suarasenayan.com, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI H Abdul Halim menyatakan prihatin terhadap banyaknya anak-anak Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia atau “human trafficking” dan kekerasan seksual.

“Anak-anak seharusnya mendapat kasih sayang dari orangtua atau pengasuh, bukannya menjadi korban perdagangan manusia serta korban kekerasan seksual,” kata Abdul Halim, di Jakarta, Minggu.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengimbau Pemerintah dan lembaga terkait dapat melindungi anak-anak dari bahaya perdagangan manusia maupun kekerasan seksual.

Abdul Halim yang mengutip data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan, pada Januari hingga Maret 2018, tercatat ada sebanyak 32 kasus “trafficking” dan eksploitasi yang dialami anak-anak Indonesia, yang dilaporkan ke KPAI.

“Dari laporan ke KPAI, menurut dia, kasus “trafficking” umumnya adalah eksploitasi seks komersial terhadap anak-anak,” katanya.

Sementara itu, data dari Baresmkim Polri, mencatat sebanyak 422 kasus “trafficking” yang dilaporkan sepanjang tahun 2011 hingga 2017 dan dari jumlah tersebut kasus terbanyak adalah eksploitasi seksual pada anak-anak.

Halim juga mengutip data KPAI perihal korban kekerasan seksual terhadap anak-anak, pada Januari hingga Februari 2018, mencapai 117 anak dan 22 pelaku, terutama pada anak laki-laki.

Sedangkan, sepanjang tahun 2017, anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual sebanyak 393 anak dan 66 pelaku. “Dari kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilaporkan ke KPAI, berasal dari delapan provinsi salah satunya adalah Banten,” katanya.

Baca juga: Perdagangan manusia kejahatan terorganisir, butuh peran masyarakat untuk pencegahan

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banten I, meliputi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, saat menjadi pembicarta pada seminar di Pandeglang, Banten, Kamis (5/7), mengimbau para orang tua agar lebih berhati-hati dalam mengawasi pergaulan anak, terutama memasuki usia remaja, guna menghindari pengaruh negatif terutama “trafficking” dan kekerasan seksual.

Pada seminar bertema, “Pentingnya Pemahaman Perlindungan Hak Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, yang dihadiri sekitar 120 orang peserta, terutama kaum ibu, Halim mengingatkan, para orang tua untu selalu mengawasi putra-putrinya.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Kabupaten Pandeglang, Ahmad Adharudin, pada kesempatan tersebut juga mengingatkan, orang tua agar anak-anaknya tidak memberikan peluang kepada orang lain yang untuk melakukan eksploitasi seksual.

Sementara itu, pada seminar serupa di Rangkasbitung, Lebak, Jumat (6/7), yang dihadiri sekitar 130 peserta, Halim juga mengingatkan, agar anak-anak perempuan dapat menempuh pendidikan hingga jenjang tinggi dan dapat bekerja secara layak.

“Sering terjadi di pedesaan, pernikahan pada usia dini karena kemiskinan dan rendahnya pendidikan. Pendidikan sampai jenjang tinggi, salah satu upaya menghindari pernikahan dini,” katanya.

Ketua LPAI Kabupaten Lebak, Oman Rohmawan, juga mengingatkan agar orang tua dapat menjaga pergaulan anak-anaknya baik di lingkungan masyarakat, sekolah, maupun di rumah tangga. (sur)


Suara Senayan menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redsuarasenayan@gmail.com, dan redaksi@suarasenayan.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending