Connect with us

POLITIK

Begini, Pesan Bamsoet saat Buka World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD)

Published

on

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo

Suarasenayan.com, Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong parlemen dunia meningkatkan kerja sama lintas sektor serta melakukan inovasi pada keuangan, teknologi, infrastruktur dan kemitraan untuk memastikan semua orang memiliki akses ke energi berkelanjutan. Akses ke energi bersih, aman dan terjangkau, dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Ketersediaan energi seperti listrik sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, sekaligus menjadi kebutuhan mutlak menunjang pembangunan. Namun, hal ini menjadi tantangan besar bagi kita mengingat ketergantungan pada energi fosil dan pengembangan sumber energi terbarukan masih sangat terbatas,” ujar Bamsoet saat membuka World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) di Bali, Rabu (12/09/18).

WPFSD merupakan wadah pertemuan Parlemen Dunia yang digagas DPR RI sejak tahun 2017. Forum ini secara khusus diselenggarakan untuk meningkatkan peran Parlemen Dunia dalam mendukung pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGS) 2030. Di pertemuan pertama tahun 2017, berhasil merumuskan pembangunan yang inklusif dan merata sehinga tidak ada pihak yang ditinggalkan. 

World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) yang diselenggarakan pada 12-13 September 2018, diikuti sekitar 45 negara. Antara lain Argentina, Bahrain, Bolivia, Iran, Iraq, Jordan, Palestina, Peru, Serbia, Uni Emirat Arab, Venezuela, Kribati, Solomon Island, Tonga, Armenia, Botswana, Egypt, Ghana, Madagaskar, Micronesia, Mongolia, Moroco, Serbia, Timor Leste serta Turki. Pertemuan WPFSD ini membahas topik ‘Menuju Energi Berkelanjutan untuk Semua’.

Selain itu, ikut serta 5 negara observer yaitu Belarus, China, Nigeria, Papua New Guinea, dan Qatar. Tak ketinggalan, organisasi internasional serta pemerintahan juga turut hadir. Antara lain ASEAN Inter Parliamentary Assembly/AIPA, Ernst & Young, Geneva Council for International Affairs and Development/GCIAD, United Nations Environment Programme/UNEP, Westminster Foundation for Democracy/WFD dan Women Political Leader Global Forum/WPL.

“Penetapan Tujuan Pembangunan Global (SDG) dan Paris Agreement mengenai perubahan iklim di tahun 2015 lalu, telah mengidentifikasi energi sebagai salah satu sektor utama bagi pencapaian pembangunan berkelanjutan. PBB juga telah menetapkan tahun 2030 sebagai target waktu untuk memastikan akses ke energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern bagi semua,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia ini menuturkan, permintaan energi semakin meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan yang terus berkembang. Ketergantungan terhadap energi fosil terutama minyak bumi menimbulkan kekhawatiran mengingat energi tersebut bukan energi yang terbarukan.

“Potensi energi terbarukan seperti biomasa, panas bumi, energi surya, energi air, dan energi angin cukup besar. Hanya saja sampai saat ini pemanfaatannya masih sangat terbatas,” lanjut Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menilai, pemanfaatan energi terbarukan yang masih terbatas disebabkan banyak faktor. Antara lain harga yang belum kompetitif bila dibandingkan dengan energi fosil, penguasaan teknologi yang rendah sehingga nilai impornya tinggi, keterbatasan dana untuk penelitian, pengembangan, maupun investasi, serta infrastruktur yang kurang memadai.

“Pembangunan berkelanjutan di bidang energi, dalam proses produksi dan penggunaannya, mendukung pembangunan manusia dalam berbagai aspek kehidupan termasuk aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Semua pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat harus terlibat sehingga bisa melipatgandakan kontribusi energi terbarukan dalam struktur energi dunia,” tegas Bamsoet.

Ketua Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan, energi dan cara menggunakannya harus efisien dan sedapat mungkin terbarukan. Sumber energi terbarukan, seperti angin, matahari dan air, di banyak negara berkembang di Afrika, Asia, dan Amerika Latin bisa diubah menjadi keuntungan ekonomi untuk mempersempit kesenjangan regional.

“Dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia sudah memulai mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT). Beberapa diantaranya melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 626 unit, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) 69 unit dan Pembangkit Listrik Minihidro (PLTM) 2 unit. Yang paling terbaru, Presiden Jokowi telah meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang berlokasi di Sidrap. Kapasitas pembangkit ini 75 Mega Watt (MW),” papar Bamsoet.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menyadari akan banyak tantangan berupa pembiayaan, sarana pelaksanaan, dan inovasi dalam menciptakan kerja sama global maupun regional untuk pengembangan energi terbarukan.

“Karena itulah kita berkumpul disini untuk saling bertukar pikiran dan pengalaman serta mencari solusi terbaik,” pungkas Bamsoet.

Saat membuka forum WPFSD tersebut, Bamsoet juga menandatangani Sampul Hari Pertama (First Day Cover) World Parliamentary Forum on Sustainable Development. Penandatanganan juga dilakukan oleh para Wakil Ketua DPR RI seperti Fadli Zon, Agus Hermanto dan Utut Adianto, serta Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf. Disaksikan Gita Noviandi (Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Perkumpulan Filateli Indonesia).

“Penandatangan Sampul Hari Pertama merupakan sejarah baru dalam penyelenggaraan event internasional di Indonesia. DPR RI mempelopori hal ini agar kegiatan WPFSD bisa tercatat dalam lembar memori sejarah Bangsa Indonesia melalui filateli,” imbuh Bamsoet.(dms)


Suara Senayan menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redsuarasenayan@gmail.com, dan redaksi@suarasenayan.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NUSA TENGGARA BARAT

Gerindra : Vonis Nuril, Kado Pahit Kampanye Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Published

on

Baiq Nuril, Mantan Guru Honorer SMAN 7 Mataram tersangka dalam kasus penyebaran informasi elektronik bermuatan materi asusila.

Suarasenayan.com, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Rahayu Saraswati menyayangkan vonis Mahkamah Agung (MA) terhadap Baiq Nuril (36).

Politisi yang akrab dipanggil Sara ini menilai vonis itu menjadi kado pahit Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 Days of Activism Against Gender Violence) yang jatuh bulan November ini.

“Ini kado pahit untuk perjuangan perempuan. Sangat disayangkan sepertinya keputusan MA tidak mempertimbangkan aspek kekerasan verbal yang diterima Nuril,” ujarnya, 14 November 2018.

MA memvonis Baiq Nuril hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan bui. Mantan Guru Honorer SMAN 7 Mataram, NTB dinilai melanggar pasal 27 ayat 1 UU ITE karena menyebarkan informasi elektronik bermuatan materi asusila.

Di sisi lain Nuril dinilai sejumlah pihak merupakan korban pelecehan seksual secara verbal oleh eks kepala sekolah SMAN 7 Kota Mataram, Muslim, saat keduanya bertemu ataupun melalui saluran telefon.

“Nuril merekam itu sebagai bukti adanya perilaku kekerasan oleh atasannya bilamana nanti terjadi perkara hukum di masa mendatang, dia memiliki satu bukti, selain kesaksiannya,” ujarnya.

Rekaman Nuril tersebar saat rekan  sekantornya HIM dan NA meminjam telepon gengamnya. Nuril tidak menyadari ternyata isi rekaman dalam teleponnya dikemudian hari tersebar dan berujung pada pelaporan Muslim ke kepolisian.

Sara menilai “kuatnya” UU ITE dalam menjerat Nuril tidak sepadan dengan upaya negara melindungi perempuan dari segala aksi kekerasan. 

Hukuman terhadap Nuril ini akan memasung kembali semangat para perempuan di Indonesia dalam upaya melindungi diri dari ancaman kekerasan yang dapat menimpa mereka.

“Dengan segala hormat kepada MA, saya tidak melihat negara hadir dalam putusan tersebut.  Seorang perempuan yang berani bersuara karena mendapatkan kekerasan, itu sudah sesuatu yang luar biasa di Indonesia, karena mayoritas memilih diam,” ujarnya.

Sara menilai perlu adanya revisi terhasap UU ITE dalam perpesktif upaya seseorang melindungi hak-haknya. 

Ia juga berharap Komisi VIII dan pemerintah bisa segera merampungkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai langkah maju perlindungan terhadap perempuan.

“Salah satunya mengatur mengenai terjadinya kekerasan seksual karena relasi kuasa. Dimana kasus itu terjadi karena pelaku memanfaatkan kekuasaannya kepada korban, seperti kasus bu Nuril ini,” tutupnya. (tim)


Suara Senayan menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redsuarasenayan@gmail.com, dan redaksi@suarasenayan.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

80 Persen Kader Partai Demokrat Tetap Dukung Prabowo-Sandi

Published

on

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan, Ketua DPP PAN DPR RI Yandri Susanto, dan Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait (Foto : Dimas)

Suarasenayan.com, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan bahwa mayoritas mayoritas DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia dipastikan tetap memberikan dukungannya kepada Capres/Cawapres RI Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

“Namun demikian, 20 persen dari 34 DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia memilih mendukung Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2019 mendatang,” kata Syarif Hasan di Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Saat diskusi di Media Center gedung Parlemen Senayan Jakarta, Syarif Hasan mengatakan bahwa yang termasuk 20 persen itu adalah DPD Jatim, Papua, NTT. Kemudian Bali, dan Sulawesi Utara.

Seperti diketahui, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan, Ketua DPP PAN DPR RI Yandri Susanto, dan Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait tampil sebagai pembicara dalam diskusi mengenai dialektika demokrasi.

Diskusi politik tersebut diselenggarakan oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerjasama dengan Pemberitaan DPR RI dengan mengambil tema diskusi : “Isu Dua Kaki Demokrat Ganggu Parpol Koalisi?”. (dms)


Suara Senayan menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redsuarasenayan@gmail.com, dan redaksi@suarasenayan.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Cak Imin: Program Dana Desa Membutuhkan Integritas Pengelolanya

Published

on

Wakil Ketua MPR RI Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum DPP Apdesi Suhardi Buyung

Suarasenayan.com, Jakarta – Dulu, semua konsep dan perencanaan pembangunan nasional Indonesia terutama era orde baru adalah dari pusat ke daerah atau top-down tapi kemudian sekitar tahun 80-90an ada pemikiran-pemikiran luar biasa dari beberapa tokoh-tokoh besar nasional salah satunya KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang melalui berbagai ruang pembahasan dan diskusi melahirkan konsep yang merupakan embrio pembangunan desa yakni pembangunan tidak lagi terpusat atau top-down tapi dari daerah/desa.

Dalam perjalanannya, melalui berbagai diskusi dan pembahasan, ‘embrio’ itu berkembang dan akhirnya terwujud menjadi UU Desa No.6 Tahun 2014 melalui inisiatif DPR (DPR menyetujui RUU Desa dalam Rapat Paripurna bulan Desember 2013) dan disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Januari 2014.

UU Desa ini mengembalikan dan menguatkan kembali cita-cita awal pembangunan yang tidak lagi top-down tapi dari daerah/desa. Untuk menjawab semangat awal pembangunan desa munculah program dana desa.

Program dana desa ini ternyata dirasakan pemerintah waktu itu dan pemerintah saat ini sangat baik, sehingga perlu dipertahankan dan seterusnya akan ditingkatkan dan disempurnakan dalam berbagai sisi terutama dana sehingga akan sempurna dan sesuai dengan cita-cita awal pembangunan. Namun, dalam implementasinya program dana desa memang berpotensi penyalahgunaan terutama soal dana.

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua MPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) saat berbincang dengan delegasi DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang dipimpin Ketua Umum DPP Apdesi Suhardi Buyung, di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR RI Muhaimin Iskandar, Gedung Nusantara III, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Diungkapkan Cak Imin bahwa untuk mengatasi dan menjaga agar program dana desa tidak ada kebocoran dan penyalahgunaan, integritas sangat perlu dimiliki para pengelola dana desa dari daerah terutama para kepala-kepala desa dengan membuat perencanaan yang tepat sasaran, efektif.

“Ya saya berpesan agar anggota-anggota Apdesi sebagai pengelola dana desa memiliki integritas jangan lagi ada tersiar temuan-temuan panyalahgunaan dana desa. Mudah-mudahan dengan pengelolaan yang berintegritas, pembangunan desa yang sesuai dengan cita-cita bangsa menajdi cepat terwujud,” katanya.

Kunjungan DPP Apdesi sendiri menemui Cak Imin mengundang secara resmi Muhaimin Iskandar sebagai Pimpinan MPR untuk hadir dan memberikan keynote speech pada acara Pembukaan Wokshop Nasional Apdesi 2018 yang akan diikuti sekitar 60 ribu kepala desa seluruh Indonesia yang direncanakan akan digelar bulan Oktober mendatang. (dms)


Suara Senayan menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redsuarasenayan@gmail.com, dan redaksi@suarasenayan.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending