Connect with us

SEKTOR RIIL

DPR Apresiasi Pertamina Kurangi Impor Minyak

Published

on

Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi.

Suarasenayan.com, Jakarta – Anggota DPR memberikan apresiasi atas kebijakan Dirut PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengurangi impor minyak untuk memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

“Itu langkah bagus. Untuk jangka pendek, pengurangan impor bisa dilakukan dengan melarang ekspor minyak mentah yang menjadi bagian kontraktor (asing),” kata anggota Komisi VII DPR, Kurtubi, di Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Kurtubi menjelaskan saat ini pemerintah membeli minyak domestik sebanyak 225 ribu barel per hari (bph). “Itu jangka pendek. Namun, untuk bisa mengurangi impor migas secara berkesinambungan butuh waktu lama,” ujarnya.

Sedangkan untuk jangka panjang, pengurangan impor harus disertai dengan peningkatan produksi minyak mentah di dalam negeri dengan memperbanyak pengeboran dan eksplorasi.

Saat yang bersamaan, pemerintah juga harus meningkatkan produksi BBM dalam negeri. “Yang produksi BBM dalam negeri itu kilang minyak. Kilang minyak kita sekarang gak nambah-nambah,” ujar dia.

Untuk itu, Kurtubi mengapresiasi rencana Pertamina membangun 6 kilang minyak baru dan mengoptimalkan kilang yang ada dengan harapan akan menyumbang 1 juta bph untuk menutupi kebutuhan BBM dalam negeri pada 2026.

“Jadi, untuk mengurangi impor minyak memang tidak bisa seketika,” ujarnya.

Ketergantungan Indonesia pada impor minyak saat ini disebabkan oleh kesalahan kebijakan-kebijakan pemerintah sebelumnya. Pemerintahan Jokowi saat ini, menurutnya, hanya terkena imbas kesalahan pemerintahan masa lalu. “Jadi bukan kesalahan pemerintah Jokowi,” ujarnya.

Seperti diketahui, keterbatasan produksi BBM dalam negeri membuat pemerintah harus mengimpor minyak 400 ribu bph. Namun, kebijakan Pertamina di bawah Dirut Nicke yang memborong 225 ribu bph minyak mentah milik kontraktor, mampu menurunkan impor hingga 60 persen.

“Produksi nasional itu selama ini masih ada yang belum dibeli oleh Pertamina, yang porsinya punya KKKS. Ini yang akan dibeli oleh Pertamina. Yang pasti ini bisa mengurangi impor hingga 60 persen,” kata Nicke saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (14/8/2018). (roy)


Suara Senayan menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redsuarasenayan@gmail.com, dan redaksi@suarasenayan.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SEKTOR RIIL

Anggota DPR : Pemerintah Jangan Musuhi Pengusaha Perikanan

Published

on

Acara diskusi bertajuk "Sumbang Pemikiran Kadin untuk RPJMN 2020-2024 dalam rangka Peningkatan Industri Kelautan dan Perikanan" di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Suarasenayan.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Viva Yoga Mauladi meminta pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, tidak memunculkan kesan memusuhi pengusaha perikanan dengan mengeluarkan peraturan yang terlalu membatasi nelayan dan pengusaha perikanan.

Viva dalam sebuah sesi diskusi di Kementerian PPN/Bappenas Jakarta, Rabu (14/11/2018), menjelaskan pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang mempermudah pengusaha perikanan mengembangkan bisnisnya.

“Birokrasi yang tidak efisien, termasuk di antaranya soal perizinan, menyebabkan pengusaha sulit mengembangkan bisnisnya, alhasil industri perikanan nasional pun sulit maju,” tutur Viva.

Wakil Ketua Komisi IV DPR itu menjelaskan pengusaha perikanan harus dibedakan dari nelayan.

Baginya, pengusaha yang kerap beroperasi dengan kapal berkapasitas besar, berperan penting menopang perekonomian nasional.

“Artinya, pengusaha perikanan harus diberi keleluasaan, bukan dimata-matai. Konsekuensi logisnya bagi pengusaha, mereka juga harus taat, patuh terhadap aturan,” tukas Viva.

Menurut Viva, aturan yang dibuat pemerintah tidak boleh menghambat usaha. Ia mencontohkan beberapa kasus yang menuai polemik, di antaranya pelarangan cantrang di Laut Jawa, dan moratorium ekspor koral alami dan buatan.

“Untuk konservasi, ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang bekerja, itu (perlindungan terhadap alam) merupakan domain mereka. Sementara KKP sebaiknya fokus meningkatkan kapasitas nelayan, pengusaha dan produktivitas,” tutur Viva. (gtm)


Suara Senayan menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redsuarasenayan@gmail.com, dan redaksi@suarasenayan.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending