Connect with us

SEKTOR RIIL

DPR Apresiasi Kesigapan Pertamina di Daerah Tsunami Selat Sunda

Published

on

Anggota Komisi VI DPR RI, Sartono Hutomo.

Suarasenayan.com, Jakarta – Langkah cepat, sigap dan tanggap PT Pertamina (Persero) memasok elpiji tiga kg dan bahan bakar minyak (BBM) ke daerah terkena dan terdampak tsunami Selat Sunda di Pandeglang Banten mendapat apresiasi dari Anggota Komisi VI DPR RI, Sartono Hutomo.

“Tentu saya sangat mengapresiasi strategi cepat Pertamina dalam hal pemenuhan pasokan elpiji tiga kg dan BBM di setiap daerah yang terkena bencana. Semoga langkah ini bisa diikuti BUMN lain,” ujarnya di Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Melalui keterangan tertulis, dia menyatakan hal utama di setiap terjadinya bencana alam adalah pasokan BBM, elpiji dan pemulihan jaringan listrik.

“Bencana tsunami di Banten ini tentu mengejutkan kita semua, karena kejadiannya tidak lazim. Artinya pemicu tsunami ini yang tidak lazim! Kita berharap rekonstruksi pasca bencana cepat dilakukan,” ujarnya.

Dekan Fisip Universitas Mathla’ul Anwar (Unma) Pandeglang Banten, Said Ariyan juga mengapresiasi Pertamina yang sigap menambah pasokan elpiji tiga kg dan BBM.

“Kita apresiasi atas kesigapan Pertamina dalam mensuplai elpiji dan BBM ke Kabupaten Pandeglang dan sekitarnya. Sudah pasti elpiji ini dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan pokok di dapur umum posko-posko,” katanya.

Dia menambahkan bahwa pasokan elpiji tiga kg dan BBM Pertamina memang cukup bagus, hal itu terlihat dari stasium SPBU belum kekurangan dan tidak ada kendaraan-kendaraan yang antrean panjang.

Said yang juga Ketua Tim Posko Unma untuk Tsunami Pandeglang Banten, berharap, distribusi elpiji 3 kg lebih disebarkan ke daerah-daerah seperti di Kecamatan Cigeulis, Cibaliyung dan Sumur.

Menurut dia, wilayah tersebut (Cigeulis, Cibaliyung dan Sumur) mengalami tingkat kerusakan yang parah sehingga kebutuhan elpiji tiga kg dan BBM sangat tinggi.

“Apalagi mobilitas kendaraan yang hilir-mudik juga sangat banyak, tentu volume BBM yang dibutuhkan juga besar. Apalagi masyarakat luar daerah juga banyak yang mendatangi daerah-daerah bencana untuk mengevakuasi korban,” katanya.

Selain itu, Said berharap agar pendistribusian elpiji tiga kg dan BBM juga bisa menjangkau hingga ke pulau-pulau kecil di Selat Sunda, sebab, wilayah tersebut pasti terdampak musibah sehingga juga membutuh pasokan elpiji dan BBM.

Sebelumnya Dian Hapsari Firasati Unit Manager Communication & CSR MOR III menyatakan Pertamina menyiagakan 425 pangkalan elpiji tiga kg di wilayah Kabupaten Pandeglang untuk mengamankan pasokan kebutuhan elpiji tiga kg di wilayah tersebut.

Sebanyak 121 pangkalan disiagakan tersebar di 10 Kecamatan terdampak tsunami di Kabupaten Pandeglang, sedangkan 304 pangkalan lainnya tersebar di wilayah kabupaten Pandeglang yang tidak terdampak tsunami.

“Pangkalan elpiji 3kg Pertamina beroperasi normal dan stok elpiji tiga kg dalam posisi aman,” katanya.

Dian menegaskan bahwa pada Senin (24/12), pasokan ke wilayah Pandeglang mencapai 27 ribu tabung elpiji tiga kg. “Jumlah ini sudah termasuk penambahan fakultatif untuk penanggulangan pasca tsunami,” katanya.

Pihaknya juga telah menyediakan dua SPPBE Pertamina di Kabupaten Pandeglang dalam kondisi aman dan beroperasi penuh.

Terkait dengan upaya penanggulangan pasca tsunami, Pertamina juga memperbanyak bantuan elpiji ke dapur umum. Pada Minggu (23/12/2018) malam, Pertamina telah menyalurkan bantuan ke sejumlah lokasi dapur umum dan posko penampungan di wilayah terdampak. (sub)


Suara Senayan menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redsuarasenayan@gmail.com, dan redaksi@suarasenayan.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SEKTOR RIIL

Ekonomi Makin Berat, Rizal Ingin Jokowi Hati-Hati

Published

on

Ekonom Senior Indonesia, Rizal Ramli.

Suarasenayan.com, Jakarta – Ekonom senior Rizal Ramli memprediksi perekonomian di penghujung pemerintahan Joko Widodo tidak akan mencapai 5%. Prediksinya cuman 4,5% saja.

“Masalah serius saat ini dan yang akan datang adalah ekonomi. Ya bagaimana, saat ini ekonomi nyungsep, kesejahteraan payah. Tahun ini, pertumbuhan ekonomi, menurut kami di bawah 5%; Kemungkinan hanya 4,5%,” kata Rizal dalam sebuah acara talkshow di stasiun televisi nasional, Jakarta, Selasa malam (9/7/2019).

Masih menurut mantan Menko Ekuin era Presiden Gus Dur ini, penerimaan pajak tahun ini bakal merosot. Agar anggaran tidak bolong karena defisit, kemungkinan besar tim ekonomi Jokowi akan menempuh cara mudah yakni menambah utang baru. “Indonesia kalau minjem, bunganya selalu 2%. Satu persen lebih tinggi ketimbang negara yang ratingnya lebih jelek. Harusnya kita lebih murah (rendah),” ungkapnya.

Selanjutnya dia menyebut kebijakan menkeu yang saat ini dijabat Sri Mulyani, terbalik. Terbaik untuk kreditor atau pihak asing namun sengsara untuk rakyat Indonesia. “Kreditor tentunya seneng dengan Indonesia. karena bayar tepat waktu dengan bunga lebih tinggi. Namun ketika jumlah utang membesar, kreditor akan khawatir,” paparnya.

Pada 1998, lanjut RR, sapaan akrabnya, utang pemerintah dan swasta terlalu tambun. Selanjutnya pemerintah ngutang ke IMF sebesar US$25 miliar. “IMF bilang oke, tapi naikin BBM 74% dan minyak tanah 44%. Dinaikin sama Pak harto pada 1 Mei. Apa yang terjadi? Kita sama tahulah,” ungkapnya.

Rizal mengaku punya komunikasi baik dengan Presiden jokowi hingga tahun lalu. Di mana, Rizal pernah mengingatkan Jokowi agar menuruti keinginan seorang menteri yang menginginkan ekspor batubara besar-besaran.

“Saat itu harga batubara sebesar US$110 dolar. Kalau semuanya diekspor seneng pengusaha kita. Tetapi kasihan PLN, bisa bangkrut dalam tiga bulan. Besok rapat kabinet, malamnya saya WA (WhatsApp) pak Jokowi,” imbuhnya.

Dirinya juga mengingatkan pemerintahan Jokowi tentang masih tingginya ketimpangan ekonomi. Ambil contoh Maluku yang memiliki kekayaan perikanan berlimpah. Menjalin kerja sama dengan Norwegia dengan sistem bagi hasil. Di mana jatah Norwegian 30%. Sisanya yang 70% untuk warga Maluku yang berjumlah 1,8 juta jiwa.

“Zaman Belanda, tingkat pendidikan dan kesejahteraan Maluku nomor empat se-Indonesia. Makanya jangan heran banyak doktor dan profesor dari Maluku. Tapi itu dulu. Hari ini, Maluku nomor empat terbawah dari sisi pendidikan dan kesejahteraannya. Ini bikin miris,” papar Rizal. (*)


Suara Senayan menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redsuarasenayan@gmail.com, dan redaksi@suarasenayan.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Anggota DPR : Pemerintah Jangan Musuhi Pengusaha Perikanan

Published

on

Acara diskusi bertajuk "Sumbang Pemikiran Kadin untuk RPJMN 2020-2024 dalam rangka Peningkatan Industri Kelautan dan Perikanan" di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Suarasenayan.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Viva Yoga Mauladi meminta pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, tidak memunculkan kesan memusuhi pengusaha perikanan dengan mengeluarkan peraturan yang terlalu membatasi nelayan dan pengusaha perikanan.

Viva dalam sebuah sesi diskusi di Kementerian PPN/Bappenas Jakarta, Rabu (14/11/2018), menjelaskan pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang mempermudah pengusaha perikanan mengembangkan bisnisnya.

“Birokrasi yang tidak efisien, termasuk di antaranya soal perizinan, menyebabkan pengusaha sulit mengembangkan bisnisnya, alhasil industri perikanan nasional pun sulit maju,” tutur Viva.

Wakil Ketua Komisi IV DPR itu menjelaskan pengusaha perikanan harus dibedakan dari nelayan.

Baginya, pengusaha yang kerap beroperasi dengan kapal berkapasitas besar, berperan penting menopang perekonomian nasional.

“Artinya, pengusaha perikanan harus diberi keleluasaan, bukan dimata-matai. Konsekuensi logisnya bagi pengusaha, mereka juga harus taat, patuh terhadap aturan,” tukas Viva.

Menurut Viva, aturan yang dibuat pemerintah tidak boleh menghambat usaha. Ia mencontohkan beberapa kasus yang menuai polemik, di antaranya pelarangan cantrang di Laut Jawa, dan moratorium ekspor koral alami dan buatan.

“Untuk konservasi, ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang bekerja, itu (perlindungan terhadap alam) merupakan domain mereka. Sementara KKP sebaiknya fokus meningkatkan kapasitas nelayan, pengusaha dan produktivitas,” tutur Viva. (gtm)


Suara Senayan menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redsuarasenayan@gmail.com, dan redaksi@suarasenayan.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

DPR Apresiasi Pertamina Kurangi Impor Minyak

Published

on

Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi.

Suarasenayan.com, Jakarta – Anggota DPR memberikan apresiasi atas kebijakan Dirut PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengurangi impor minyak untuk memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

“Itu langkah bagus. Untuk jangka pendek, pengurangan impor bisa dilakukan dengan melarang ekspor minyak mentah yang menjadi bagian kontraktor (asing),” kata anggota Komisi VII DPR, Kurtubi, di Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Kurtubi menjelaskan saat ini pemerintah membeli minyak domestik sebanyak 225 ribu barel per hari (bph). “Itu jangka pendek. Namun, untuk bisa mengurangi impor migas secara berkesinambungan butuh waktu lama,” ujarnya.

Sedangkan untuk jangka panjang, pengurangan impor harus disertai dengan peningkatan produksi minyak mentah di dalam negeri dengan memperbanyak pengeboran dan eksplorasi.

Saat yang bersamaan, pemerintah juga harus meningkatkan produksi BBM dalam negeri. “Yang produksi BBM dalam negeri itu kilang minyak. Kilang minyak kita sekarang gak nambah-nambah,” ujar dia.

Untuk itu, Kurtubi mengapresiasi rencana Pertamina membangun 6 kilang minyak baru dan mengoptimalkan kilang yang ada dengan harapan akan menyumbang 1 juta bph untuk menutupi kebutuhan BBM dalam negeri pada 2026.

“Jadi, untuk mengurangi impor minyak memang tidak bisa seketika,” ujarnya.

Ketergantungan Indonesia pada impor minyak saat ini disebabkan oleh kesalahan kebijakan-kebijakan pemerintah sebelumnya. Pemerintahan Jokowi saat ini, menurutnya, hanya terkena imbas kesalahan pemerintahan masa lalu. “Jadi bukan kesalahan pemerintah Jokowi,” ujarnya.

Seperti diketahui, keterbatasan produksi BBM dalam negeri membuat pemerintah harus mengimpor minyak 400 ribu bph. Namun, kebijakan Pertamina di bawah Dirut Nicke yang memborong 225 ribu bph minyak mentah milik kontraktor, mampu menurunkan impor hingga 60 persen.

“Produksi nasional itu selama ini masih ada yang belum dibeli oleh Pertamina, yang porsinya punya KKKS. Ini yang akan dibeli oleh Pertamina. Yang pasti ini bisa mengurangi impor hingga 60 persen,” kata Nicke saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (14/8/2018). (roy)


Suara Senayan menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redsuarasenayan@gmail.com, dan redaksi@suarasenayan.com, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending